oleh

Dialog KNPI Haltim, Dorong Percepatan Bupati Definitif

HALTIM, LENTERA.CO.ID – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), melaksanakan Dialog Publik untuk menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Halmahera Timur (Haltim).

Dialog publik yang menghadirkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haltim Zulkifli Djafar, Ketau GP Ansor Malut, Salim Taib, Ketua GP Asor Haltim Nanang Suaib, Kadis Pertanahan Haltim Harjon Gafur S. Sos, M.SI, Ketua HIPMI Haltim Irwan Abubakar, Ketua Muahammadiyah yang diwakili oleh Muhammat Supriadi dan Ketua Amanat Penderitaan Rakyat (AMPERA) Muhibu Mandar itu mengusung tema Pemuda dalam perspektif pembangunanan. Dilaksanakan di Caffe Weles Popo, Kabupaten Halmahera Timur, provinsi Maluku Utara, pada Selasa 15 Januari 2018

Menurut Ketua KNPI Haltim, dalam dialog yang mempertemukan stekholder kaum muda tersebut akan melahirkan sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Haltim.
“Kegiatan temu pemuda, OKP dan LSM yang kami lakukan malam ini, adalah sebagaimana sinergitas pemuda den pemerintah daerah menjadi kesempatan bersama ini kami pemuda OKP haltim ditambah dengan salah satu alasan dari Amanat Penderitaan Rakyat Halmahera Timur kepada pemerintah daerah agar segera mempercepat proses Bupati defenitif” ujar Julkifli.

Sementara, Ketua Ampera, Muhibu kepada media ini menegaskan bahwa pemerintah daera dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus percepat penangkatan bupati definetif dari status PLT Bupati.

“Sehingga dengan tahapan dan proses pemilihan Wakil Bupati cepat diselesaikan, mengingat PLT Bupati itu ada jeda waktunuya karena sesuai Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah” urainya.

Terkait pengangkatan BupatI Definitif, Menurut Muhibu, Tim tehnis tidak serius mengawal percepatan pengankatan bupati definitif.
“Jadi dalam durasi waktu 18 bulan akan tidak bisa lagi pelatikan bupati secara defenitif ini mejadi kerugian daerah, kebijakan lain PLT bupati tidak bisa melakukan penyegaran kepala-kepala dinas juga pelayan tidak efektif, Sehingga kami ingin percepat di tim tehnis harus lebih serius dalam mengurus tahapan dan proses pengankatan Bupati defenitif agar dapat pemilihah wakil bupati sera cepat dalam pengawalan tugas dan fungsi sehinga sinerjitas prinsipnya pelayanan kepada publik ini berjalan sesuai dengan harapan kita bersama,” ungkapnya.

Rep/Ilham

Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *