oleh

Warga Keluhkan Pengelolaan DD Umiyal

HALTENG, LENTERA.CO.ID – Terbitnya Undang-undang No 14 Tahun 2014 tentang Dana Desa (DD) merupakan salah satu acuan mendasar bagi setiap desa di seluruh indonesia tentang tata kelola pemerintahannya.

“Hal tersebut merupakan tugas besar dari setiap kepala desa dalam menggunakan anggaran desa untuk mensejahtrakan masyarakatnya baik pada infrastruktur pemberdayaan, maupun dapat menciptakan kemandirian desanya melalui penggunaan anggaran desa yang bersumber dari APBN tersebut,” kata salah seorang warga Umiyal, Buhari Gasim SH.

Terkait tersebut menurut Buhari Gasim bahwa sistim tata kelolo DD di Desa Umiyal Kecamatan Pulau Gebe dari tahun 2015-2018, tidak berdasarkan aturan Desa UU 6 tahun 2014 dan tidak mengacu ke PP 114 pedoman pembangunan desa serta tidak berdasarkan asas-asas dalam mengelola anggaran DD.

“angkuntabel Transparansi Partisipatif. Taat aturan dan disiplin anggaran Sehingga meresahkan warga desa umiyal sangat tidak berimbang dengan anggaran DD yang masuk di desa Umiyal yang di perkirakan 2,5 Miliar dari tahun 2015-2018. Ada apa di balik semua ini?” ungkap Buhari.

Baginya, dengan sumber kekayaan desa yang ada, dapat menopang program-program desa yang tidak tertuang dalam pembahasan, dapat di atasi dengan berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Masjid dan kebutuhan infrasrtukur lainnya demi kesejahtraan masrakat.

Rep/Fandi

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News