oleh

Anomali Relokasi di “Tanah Dodomi”

TIDORE, LENTERA.CO.ID – Ketika kondisi udara disebut, ingatan Kahar Usman, Ketua RW 02 Kelurahan Rum Balibunga, melayang ke masa 11 tahun silam. Masih segar di ingatan Kahar, bahwa sebelum Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) hadir di Tidore, udara di sekeliling masih terjaga. Sejauh mata memandang, kondisi alam lebih dari kata ‘bersahajah’.

Di sini, secara bebas warga menikmati tentramnya hutan, lereng perbukitan, hingga perkebunan yang tertata lestari. Namun memasuki 2016 hingga 2018, dampak debu batubara mulai terasa. “Kita kuatir, jangan sampai di tahun 2019 ini lebih parah,” tuturnya, Selasa 8 Januari 2019.

Sebab, yang paling merasakan dampak dari industri ini adalah warga RT 05, dengan jumlah kepala keluarga (KK) 309. Kemudian RT 04 dengan jumlah KK 205. “Debunya masuk sampai di atas meja makan, piring, gelas, kasur, lantai. Bahkan setiap hari kami menyapu berulang kali,” tuturnya.

Ingatan Kahar, sama seperti yang dialami Wakil Wali Kota Tidore, Muhammad Sinen. Sejak pembangkit energi listrik terbarukan ini berdiri di Kelurahan Rum Balibunga, dialah orang pertama yang menolak itu.

Lokasi PLTU di Kelurahan Rum Balibunga

Saat itu, Sinen menyarankan agar PLTU dibangun di lingkungan Tahua Tobalo. Sebab letaknya sedikit tinggi dan jauh dari pemukiman warga. Namun, lantaran tawaran nilai pembebasan lahan cukup tinggi, sehingga penyampaian Sinen tak digubris.

Saat itu saya dituduh provokator oleh masyarakat,” kata mantan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan dua periode ini, dalam rapat dengar pendapat di ruang pertemuan Pemerintah Kota Tidore. Senin, 7 Januari 2019.

Menurut warga, di awal perencanaan, mereka masih awam soal PLTU. Tapi belakangan mulai kelimpungkan saat dampak itu mulai terasa. “Tapi sekarang sudah terjadi. Jadi harus segera dicari jalan keluarnya,” kata Sinen.

Selain dampak, diakui Sinen bahwa, sejauh ini koordinasi antara PLTU dengan Pemerintah Kota Tidore sangat kurang. Padahal, sepanjang berada di wilayah administratif pemerintah, dalam setiap kebijakan apapun harus ada penyampaian. “Tapi selama ini kan tidak ada,” tandasnya.

Bahkan, Sinen yang berkediaman di Kelurahan Rum mengaku tidak mengetahui, siapa-siapa saja yang memiliki jabatan tertentu di PLTU.

“Jujur saja, beberapa kali ada warga yang protes ke saya soal tenaga kerja, itu kesannya ada orang dalam yang atur. Akhirnya ini menimbulkan kesan yang tidak bagus di mata masyarakat sekitar,” tuturnya.

Sementara, terkait pembangunan tempat hunian karyawan PLTU yang rencanannya bakal dibangun di Kelurahan Ome – sedikit jauh dari lingkungan PLTU – pun sampai di telinga Sinen. “Kesannya PLTU cuma mau menyelamatkan diri sendiri,” cetusnya.

“Tapi saya harap masyarakat menyikapi dengan pikiran dingin, jangan palang-palang (blokade) segala macam,” harapnya.

Terpisah, perwakilan PLN Unit Wilayah Maluku dan Maluku Utara, M. Rasyat H, mengatakan tim sudah turun di lapangan dan melihat kondisi secara rill. Saat ini, rencana relokasi sudah dalam tahap pembahasan. “Kalau penentuan lokasi ada di keputusan masyarakat,” katanya.

Lantaran PLN milik negara, sehingga setiap kondisi di luar perencanaan akan disampaikan ke kantor pusat untuk di tindaklanjuti. “Karena pada prinsipnya, general manager memiliki visi yang sama, yaitu mencari solusi terbaik untuk masyarakat,” tandasnya.

Sementara, Wali Kota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim, mengaku masih menunggu koordinasi antara PLN wilayah Maluku dan Maluku Utara dengan PLN pusat. “Tapi pimpinan PLN wilayah sudah sampaikan ke kami, bahwa keputusannya di 18 Januari. Nanti kami akan bertatap muka dengan warga untuk menyampaikan keputusan itu,” jelasnya.

Berat Hati Meninggalkan Kampung

Di tengah bayang-bayang penyakit akibat tebaran debu residu fly ash batubara menghantui, relokasi akhirnya menjadi pilihan. Apakah menempati lingkungan Tojo yang berjarak sekira 1 kilometer dari Pelabuhan Penyeberangan Rum, atau di lingkungan Selawaring dengan jarak sekira 4 kilometer.

Pilihan ini tidaklah mudah. Selain tuan tanah yang sudah lama menempati wilayah ini, hampir sebagian besar mata pencarian warga di Kelurahan Rum Balibunga adalah motoris speedboat dan jurumudi kapal.

Kesan berat hati meninggalkan kampung halaman terpancar jelas di wajah Hoda Kiyau (51). Pria yang keseharian menyeberangkan penumpang lintas Tidore – Ternate ini, mengaku lebih memilih direlokasi di Lingkungan Tojo. “Mata pencarian kami di laut. Sedangkan di Selawaring cukup jauh,” kata Hoda dengan nada melemah.

Dampak debu di SDN Rum Balibunga Lama

Hoda bilang, alasan tidak bisa jauh dari speedboat karena jika ada angin kencang, body speedboat akan berbenturan. “Kami tidak bisa cepat-cepat lari pindahkan speed. Takutnya berbenturan, speed akan rusak. Sementara mata pencarian kami di situ,” tutur Hoda.

Senada dengan Hoda, Fahima Karim, warga RT 05 mengaku lebih memilih menempati Tojo ketimbang Selawaring. Alasannya sama, selain jauh dari area pelabuhan, mata pencarian suaminya ada di laut.

“Saya juga tidak mau pindah ke mana-mana. Saya cukup lelah membangun ini rumah,” timpal Yahya Ismail, warga RT 04 menambahkan.

Pilihan relokasi di lingkungan Tojo, dinilai Sinen, tetap masih berdampak. Karena radiusnya belum aman. Sebab kabarnya, akan ada penambahan areal industri yang merambah barikade bukit di belakangnya. Karena luas lahan PLTU 18,3 hektare. Sedangkan yang baru terpakai 10 hektare. “Jadi kalau jaraknya cuma 1 kilo, saya rasa dampaknya masih ada,” ungkapnya.

Sebab, kata Sinen, terlepas dari jabatan sebagai wakil wali kota, ia adalah warga Rum yang setiap hari mengalami dampak itu. Sehingga, segala perencanaan yang pernah dibahas di 2017 harus segera disikapi. “Kira-kira solusinya seperti apa dan pemerintah harus bagaimana. Karena kondisi ini sudah lama,” tuturnya.

Upaya Jangka Panjang (atau Pendek)?

“Dalam sebuah operasional, kalau tidak ada komunikasi ya jadinya seperti ini. Tapi dari kami, tidak ada yang ditutupi,” ujar Syaiful, Asisten Manager Pelayanan Distribusi Perusahaan Listrik Nasional Kota Ternate, menanggapi keluhan Sinen soal kurangnya koordinasi antara pemerintah dan PLTU

Kendati demikian, sembari beroperasi, pihaknya terus berupaya membenahi. Salah satunya adalah menangkal tebaran debu residu fly ash batubara ke pemukiman warga. Minimal mengurangi.

Adapun langkah pertama adalah, membuat gudang tertutup untuk penempatan batubara. Nantinya, di sebelah selatan yang berdekatan dengan pemukiman warga akan ditutup penuh. Sehingga, yang tadinya di tempat terbuka, sekarang di lokasi tertutup.

Lantaran batubara tidak bisa dikurung total — ditakutkan akan muncul api — sehingga diberi sedikit sirkulasi udara pada dinding di bagian utara. Ini sebagai upaya untuk meminimalisir sebaran debu batubara. “Kalau 100 persen kami tidak bisa pastikan,” katanya.

Aktivitas pelabuhan PLTU

Di PLTU Tidore, pengangkutan batubara dari kapal ke areal penampungan hingga ke boiler dan conveyor, selalu mengikuti arah angin. Namun gerakan angin di area tersebut sedikit kencang. Sehingga, upaya penyemprotan zat kimia pengikat debu tidak berdampak apa-apa. “Padahal penyemprotan itu sebelum di boiler hingga ke confeyor. Bahkan di reel kita semprot.”

Sementara, kondisi filter dikatakan Syaiful, tidak rusak. Tapi sudah waktunya diganti. Karena pengantian filter dilakukan 5 bulan sekali. Ia menduga, menjelang akhir di 5 bulan belakangan ini, performanya mulai menurun. Akibatnya, asap dari cerobong pun menganggu warga sekitar.

Dalam tahap ini, satu unit mesin PLTU pun dimatikan. Karena perbaikan mesin PLTU dan PLTD berbeda, sehingga pihaknya harus menunggu 1 x 24 jam untuk memastikan mesin dalam kondisi dingin. “Kalau satu unit selesai, baru pengerjaan unit dua. Jadi satu hidup, dua dimatikan. Proses ini diperkirakan selesai di pertengahan Februari 2019,” jelasnya.

Logika Dewan Vs Analogi DLH

Pembahasan hasil penelitian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tidore Kepulauan terkait ambang batas baku mutu udara, air, dan tanah, di areal PLTU dalam rapat dengar pendapat bersama DPRD Tidore dan warga Rum Balibunga berlangsung alot. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD, Mochtar Djumati.

Dalam kesempatan itu, Mochtar melayangkan sejumlah pertanyaan. Seperti, berapa kali DLH mengambil sampel dalam setahun, bagaimana kondisi cuaca saat pengambilan, serta berapa ambang batas yang dianggap berbahaya.

Rapat Dengar Pendapat antara Perwakilan Masyarakat, PLTU, Dinas Lingkungan Hidup dengan DPRD Kota Tidore Kepulauan

Menanggapi itu, Kepala DLH Tidore, Nurbaity Fabanyo, bilang penelitian dilakukan setahun sekali. Menurut dia, seharusnya diteliti pada bulan Juni 2018. Namun tertunda. Sebab bertepatan dengan rapat bersama DPRD. Penelitian baru terlaksana pada 3 Mei tahun kemarin. “Hasilnya sudah kami sampaikan ke dewan dan itu masih di bawah ambang batas,” katanya.

Penyampaian itu disanggah Mochtar Djumati. Mochtar minta secara teori, angka di ambang batas diperjelas dengan analogi sederhana. “Gini, kalau dikatakan di ambang batas, secara teori itu bagaimana dan di ambang batas itu misalkan, ini baru di 7. Kalau sudah di 8, nah ini baru melewati. Dan apakah angka 7 ini tidak menyebabkan penyakit?,” cecar Mochtar.

Dijawab Nurbaity, penelitian setahun sekali disesuaikan dengan anggaran yang tertera dalam daftar perencanaan anggaran di DLH. Sedangkan hasil uji dilakukan berdasarkan peraturan menteri. “Tapi kalau yang pak ketua minta itu (angka baku mutu-red), nanti dijelaskan oleh staf saya. Karena mereka yang terjun ke lapangan,” tuturnya.

Uji Sampling saat Kondisi Ideal

Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan DLH Tidore, Dian Astriati, yang terlibat dalam penelitian itu, mengatakan pengambilan sampel air, udara, dan tanah di waktu yang berbeda. Untuk udara, di ambil saat ada pembongkaran dan setelahnya.

Sedangkan titik pengambilan sampling terdapat di tiga lokasi. Pertama, di depan cerobong dengan jarak 10 meter. Kedua, di area pembongkaran. Ketiga, di wilayah pemukiman dengan jarak 150 meter dari cerobong. “Waktu pengambilan sampling di siang hari dengan kondisi cuaca sedang cerah, tidak berangin, tidak hujan, dan saat pembongkaran,” jelasnya.

Alasan mengambil sampel saat pembongkaran karena, rata-rata warga mengeluh saat aktivitas itu berlangsung. “Kalau untuk air saya tidak teliti itu. Tapi sampelnya di bawa ke Manado. Sedangkan udara ke Ternate. Harga sampelnya, satu parameter itu sangat mahal,” tandas dia.

“Sebentar, sebentar. Jarak pagar PLTU dengan pemukiman warga kan sekira 20 meter, kok bagaimana bisa ujinya diambil dengan jarak segitu,” ucap Mochtar memotong penjelasan Dian.

Dijawab Dian, pihaknya menggunakan citra Global Positioning System. Menurut dia, corongnya tidak langsung berbatasan dengan pemukiman warga. Tapi masih ada sedikit jarak di luar pagar. Kemudian rumah warga. Hasilnya masih di bawah ambang batas.

Namun, uji polusi udara DLH di areal batubara PLTU Tidore ini masih menyisahkan pro kontra. Sebab, waktu pengukuran dilakukan setahun sekali, yang disesuaikan dengan daftar perencanaan anggaran.

Sementara, timelinenya pada siang hari, dengan kondisi cuaca yang ideal. Seperti di siang hari serta tidak ada hujan dan angin. Hasilnya, masih di bawah ambang batas. “Ini sesuai dengan Kemenkes nomor 289 tahun 2002, bahwa ambang batas itu 230. Tapi hasilnya 96. Kalau 298 meter kubik, itu sudah mencemari,” katanya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPRD Tidore, Ratna Amsa, menegaskan bahwa ini merupakan sikap keliru jika dikatakan hasil uji masih di ambang batas. Sebab fakta dilapangan, seperti yang dirasakan warga, berbeda. “Ini kan 7 bulan belakangan baru masyarakat mengaku merasakan dampaknya,” katanya.

Apalagi, proses sampling dilakukan hanya setahun sekali dengan kondisi cuaca ideal. “Kalau tidak ada angin, hujan, tentu hasilnya baik. Sementara fakta di lapangan sudah sangat parah,” katanya.

Ia menegaskan, hal ini tidak boleh di diamkan jika hanya bersandar pada hasil sampling semata. Sebab, lokasi PLTU yang berada di dekat pemukiman warga itu, sejatinya sudah bermasalah. Apalagi proses samplingnya dalam kondisi cuaca yang ideal, lalu di anggap biasa-biasa saja.“Ini baru udara. Belum air dan tanah,” timpal Mochtar.

Sementara, anggota Komisi III DPRD Tikep, Ardiansyah Fauji meminta DLH menyerahkan hasil Uji Pengelolaan Lingkungan dan Uji Pemantauan Lingkungan ke dewan. “Karena dokumen itu sudah kami minta sejak 2017, tapi kan belum diserahkan sampai sekarang,” katanya.

Angka ISPA Rum Balibunga

Di Kelurahan Rum Balibunga, penderita Inveksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) tercatat paling tinggi diantara 10 penyakit terbanyak. Dalam laporan Unit Pelaksana Tugas Puskesmas Rum Balibunga tahun 2018, dari jumlah 1,576 penduduk, jumlah penderita untuk laki-laki sebanyak 146 orang. Sedangkan perempuan 120 orang. Memasuki semester I tahun 2018. Totalnya 152 penderita.

Sementara, di tahun 2014 tercatat sebanyak 209 penderita, tahun 2015 – 338 penderita, tahun 2016 – 391 penderita. Memasuki 2017, tercatat 429 penderita. Setiap tahun, angka ini menunjukan trend peningkatan. Penyebabnya berfariasi. “Tetapi rata-rata keluhan pasien itu dari debu (batubara),” ujar dr. Evi, yang bertugas di Puskesmas Rum Balibunga.

Laporan Program Pengendalian ISPA UPTD Puskesmas Rum Balibunga Tahun 2018

Kendati demikian, belum ada acuan jelas terkait penderita ISPA akibat dampak debu batubara. Misalnya, dalam foto rontgen untuk penderita paru-paru bercorak hitam. Sedangkan penderita TBC berwarna putih.

Kalau gambaran ISPA akibat dampak debu batubara, kita tidak punya acuan yang pas. Sebab ketika diberikan gambaran berdasarkan rontgen, dipastikan bakteri atau virus,” jelasnya. “Jadi untuk membuktikan ISPA akibat pengaruh debu batubara agak susah”

Sehingga, kata wanita yang pernah bertugas di Papua ini, dibutuhkan penelitian terhadap warga yang pemukimannya berdekatan dengan areal PLTU. Hal perlu diteliti secara mendalam. Apakah sepanjang proses pengolahan batubara, dampaknya terhadap warga biasa-biasa saja atau tidak.

Kemudian dikaji lagi, radiusnya berapa dari areal batubara. Mungkin ini wewenang DLH. Tapi memang sejauh ini, keluhan warga rata-rata akibat debu batubara. Sayangnya, kita belum bisa buktikan itu,” terangnya.

Kerja di Tidore, MoU di Ternate

Kepala Puskemas Rum Balibunga, Farida Salim, mengatakan sejak PLTU beroperasi, belum ada penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara PLTU dengan Puskesmas Rum Balibunga.

Malahan, PLTU melakukan MoU dengan Rumah Sakit Prima di Ternate. “Padahal sepanjang dia menetap di sini selama 6 bulan, maka harus masuk berobat di sini,” katanya.

Farida bilang, sejauh ini hanya satu hingga dua karyawan PLTU yang datang ke Puskesmas. Itu pun hanya datang mengurus surat kontrak kerja. “Mereka hanya mengurus surat keterangan sehat. Tapi berobat di tempat lain,” katanya.

Padahal, berdasarkan pengalaman Farida saat bertugas di Halmahera Timur, perusahaan Weda Bay Nickel melakukan MoU dengen Puskesmas setempat. “Seperti kemarin, ada kami temukan karyawan PLTU yang mengalami penyakit DBD. Jadi kalau tidak terpantau, kami yang ditegur dinkes,” jelasnya.

Terkait program Corporate Social Responsibility, dikatakan Farida, PLTU hanya sekali melakukan pengobatan gratis di bulan Desember 2015. Memasuki 2018, rencana itu sempat diutarakan pihak management PLTU, namun tidak terealisasi hingga sekarang.

Menanyakan apakah aspek fasilitas dan pelayanan menjadi pertimbangan, ditampik Farida. “Jumlah tenaga medis di Puskesmas Rum Balibunga sebanyak 53 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 3 orang dokter dan tenaga kesehatan lainnya,” jelas dia.

Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News