oleh

Buah Kekecewaan Kopra, Berbentuk ‘Negara Sosialis Moluku Kie Raha’

Gagal Sikapi Harga Kopra, Mahasiswa Malut Tanam Benih Rebublik Sosial

TERNATE, LENTERA.CO.ID – Ratusan pengunjuk rasa dari Koalisi Perjuangan Rakyat (KOPRA) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Walikota Ternate, Kota Ternate, Senin 17 Desember 2018 sore hingga menjelang magrib.

Massa demonstran ini menilai Pemerintah Indonesia telah gagal menyikapi persoalan anjloknya harga kopra yang tengah menjarah petani di Maluku Utara (malut), sehingga dengan keresahan itu, para demonstran memilih mendeklarasikan Maluku Utara untuk lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan membentuk “Republik Sosialis Maloko Kieraha”

“Negara Gagal Naikkan Harga Kopra, Maluku Utara Merdeka Harga Mati”, tulis pengunjuk rasa Kopra Jilid VII ini di spanduk yang dibentangkan di depan taman Kota LandMark, dan Kantor Walikota Ternate, jln. Revolusi Kota Ternate, sembari menyuarakan ‘Maluku Utara harus merdeka’

Selain menyerukan hak menentukan nasib sendiri untuk Maloko Kieraha, Kopra juga menuntut agar kembalikan kejayaan kelapa Nusantara dan kejayaan kepulauan rempah-rempah, dan juga menolak sawit dan tambang di tanah Maloko Kieiraha.

Aliansi Kopra juga menuntut kepada Negara agar tuntaskan pelanggaran Hak Asasi manusia terhadap Petani dan Mahasiswa, dan perangi kapal ikan asing di perairan Maloko Kieraha, dan di 2019 nanti Boikot Pemilu.

Kordinator Lapangan (Korlap), Nando, melalui Hamdan Halid, saat di sambangi sejumlah media disela-sela aksi, mengatakan problem yang sesungguhnya adalah problem kemiskinan yang diilakukan negara secara struktural. Padahal, lanjut Hamdan, ini tanggung jawab negara, tetapi negara tidak hadir ketika rakyat meminta keberpihakan negara untuk menyelesaikan, mengintervensi, mengambil tindakan politik untuk menaikkan harga kopra.

“Negara gagal, selama satu bulan bahkan ada yang korban sampai ditembak dan lain sebagainya, tetapi tidak sedikitpun bukti-bukti keseriusan negara bahwa inilah rakyat kami, tidak ada itikad baik dari negara” ungkap Hamdan, kepada sejumlah media, Senin 17 Desember 2018, disela aksi berlangsung hingga sore tadi.

Indikasi Demokrasi Indonesia Dibungkam, Buktinya Demonstrasi Berujung Represif

Pasalnya, demonstrasi ini telah digelar berulang kali, namun Pemerintah Provinsi Malut enggan membijaki secara serius untuk menyelamatkan nasib petani yang tercekik. Alih-alih berjanji akan ‘menaikkan harga kopra’, tapi pupus di tengah jalan.

Dari rilis yang diterima Reporter Lentera, tercatat, telah sebulan lamanya ribuan petani dan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi menyuarakan aspirasi petani dengan tuntutan yang sama “Naikkan Harga Kopra”, namun alhasilnya tindak represif dan brutal yang diterima.

Tercatat, beberapa media memberitakan, pada Kamis 6 Desember 2018 lalu, Rian Mulyono, salah seorang mahasiswa asal Maluku Utara di tembak sewaktu mengikuti aksi didepan Kementrian Pertanian, Jakarta. Di depan Kantor Bupati Tobelo, Halmahera Utara, seorang petani dikeroyok preman, dan reporter lentera.co.id sendiri mencatat, di Kota Ternate, sepanjang pertengahan bulan November lalu hingga desember 2018 ini, demontrasi yang di gelar aliansi KOPRA selalu mendapat represif bahkan ada yang korban dan luka-luka.

“seakan mahasiswa dan petani adalah gerombolan penjahat yang pantas mendapatkan perlakuan kekerasan oleh aparat keamanan negara. Suara keadilan dengan corong dan spanduk di lawan dengan pentungan dan senjata oleh aparat keparat keamanan milik penguasa dungu bermental penjajah” tulis dalam rilis Aliansi Kopra yang diterima Reporter, Senin, 17 Dessmber 2018.

Pantauan Lentera.co.id, aksi serentak nasional ini awalnya berjalan dengan aman, walau sempat di guyur hujan depan Kantor walikota Ternate, hingga pada akhirnya dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian menggunakan Amor Water Cannon (AWC).

Pembubaran paksa tersebut Menurut WakaPorles Kota Ternate, Jufri, didasarkan pada peraturan perundang-undangan No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Batas waktu yang di berikan untuk unjuk rasa tepat pukul 18.00wit.

Walau demkikian, lanjut WakaPorles, pihaknya telah melakukan himbauan kepada massa pengunjuk rasa untuk membubarkan diri di pukul 18.00 wit. Pembubaran tersebut menurutnya telah mengikuti prosedur yang berlaku.

Alasan Tuntutan Self-determination “Republik Sosialis Maloko Kieraha” di Aksi Naikkan Harga Kopra, sebuah “peta kekecewaan”

“kami sudah muak dan tidak lagi percaya dengan negara NKRI Neo-impelialisme ini, maka bersama ini, lebih baik merdeka daripada bergabung dengan NKRI yang tidak berpihak pada rakyat malah menjajah rakyatnya sendiri,” tulis rilis yang diterima Reporter Lentera.

“lebih baik menentukan nasib sendiri (Self Determination). Dan, kami siap dengan segala tenaga dan pemikiran untuk memperjuangkannya. Maluku Utara Merdeka langkah pasti” lanjut rilis tersebut.

Menurut Hamdan, Maluku Utara telah siap sumber daya alam dan manusianya, karena berlandasan atas sejarah, dimana, menurutnya keempat kesultanan di Maluku Utara telah menyerahkan 1/3 (seper-tiga) wilayah Malut untuk NKRI.

Oleh karena itu, menurut Hamdan, mereka akan mendeklarasikan sebuah Negara yang disebutnya ‘Republik Sosialis Maloko Kieraha’. Hamdan sendiri mengatakan bahwa tindakan tersebut tidak bisa di katakan makar atau separatis, tapi lebih tepatnya adalah hak dan kewajiban bagi bangsa yang di jajah untuk lepas dari Indonesia. “kami merasa telah di jajah oleh NKRI yang di Sulap menjadi Neo-Kolonialisme”lanjutnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hamdan menyikapi dengan serius bahwa mereka akan menyiapkan alasan mengapa tuntutan merdeka di gemakan. Ia dan rekan – rekannya akan merekap seluruh kejahatan – kejahatan negara di Maluku Utara dan menunjukkan kepada rakyat terkait bukti yang tengah disiapkan sebagai penjajahan gaya baru yang dilakukan negara kepada rakyatnya.

“isu ini kami pastikan bukan hanya sikap daripada segelintir mahasiswa, tapi ini adalah akumulasi kekecewaan yang direkap tidak hanya soal kopra. Kopra menjadi sesuatu menyadarkan kami bahwa negara tidak hadir dalam situasi seperti ini” ungkap Hamdan.

Rep/Ajun

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News