oleh

Mimbar Bebas Mahasiswa Maba Selatan Sorot Transparansi Anggaran

HALTIM, LENTERA CO.ID – Himpunan Pelajar Mahasiswa Haltim (HIPMI HALTIM) di Jakarta dan Garda Haltim Maluku Utara, menggelar Gerakan Mimbar Bebas usai melakukan pencermatan dan kajian terhadap pembangunan di Desa Bicoli, dan sejumlah desa di kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Galmahera Timur.

Ketua Gerakan Merah Puti (GARDA) Haltim Maluku Utara, Fahrudin Parangi mengatakan, setelah mencermati dinamika dan dialektika pembangunan desa Bicoli dan desa-desa di Kecamatan Maba Selatan, maka perlu adanya pengawasan dari staekholder prmuda, mahasiswa dan masyrakat dalam rangka mengawal kemajuan desa.

“Jadi perlu pengawasan langsung mahasiswa, pemuda dan masyaraka agar menjadi proteksi dan evaluasi kelangsungan kemajuan desa,” katanya kepada reporter lentera.

Tambahnya, maka dengan ini sesuai program pemerintah pusat lewat himbauan langsung Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari timur sampai barat guna mengawal langsung pembangunan dari desa ke kota.

Untuk itu sudah tentu penggunaan anggaran yang ada seharusnya di manfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat desa lewat pemberdayaan desa yang di dalamnya Badan Usaha Milik desa (BUMDes) seharusnya mampu menciptakan lapangan kerja ditengah masyarakat desa itu sendiri.

Selain itu sambung Fahrudin , dalam hal transparansi penggunaan dana desa itu disampaikan kepada Masyarakat agar masyarakat juga tau persis anggaran yang digunakan untuk keperluan pembangunan desa saat ini.

“Jaidi Berdasarkan hasil temuan badan pemeriksaan keuangan lewat pantauan Indonesia corruption watch (ICW) sejak tahun 2015 hingga semester 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan terjadi 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 kepala desa tersangka korupsi,” jelasnya

Tutupnya, sehingga melalui gerakan mimbar bebas yang dilakukan oleh HIPMI Haltim Jakarta dan Garda Haltim Maluku Utara ini menegaskan bahwa masyarakat Maba Selatan tidak menginginkan praktek korupsi di internal pemerintahan desa. “Sebagaimana mestinya transparansi penggunaan dana yang menjadi tanggung jawab kita bersama,” tutupnya.

Rep/Ilham

Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News