oleh

Praktisi Hukum, Hendra: Utang Bawaan Pemkab Halbar Terindikasi Korupsi

HALBAR, LENTERA.CO.ID – Terkait dengan hutang pemerintah Kabupaten Halmahera Barat (Pemkab Halbar) kepada pihak ketiga tahun 2018 yang terbawah ke tahun 2019 senilai Rp 100 miliar, dinilai terindikasi korupsi.

Demikian disampaikan praktis Hukum Unsrat Manado, Hendra Kariangan kepada reporter, Kamis 6 Desember 2018 tadi.

Menurut Hendra, dalam pengelolaan pemerintahan harus bersandar pada aturan yang namanya Good financial governance (Tata kelola keuangan yang baik), dan Good governance (Tata kelola Pemerintahan yang baik). Karena itu pemerintah tidak boleh berhutang.

“Mengurus pemerintah itu bukan seperti mengurus toko, Kios atau perusahaan, sehingga bisa pemerintah berhutang pada pihak ketiga,” ungkap Hendra.

Dia berkata, tata kelola pemerintahan dan keuangan di Halbar sudah buruk, sebab kalau tata kelola pemerintahan dan keuangan baik sudah tentu pemerintah tidak akan berhutang dan faktanya Pemkab Halbar masih berhutang, sebesar Rp. 100 miliar yang dibawah ke 2019.

Hendra juga mempertanyakan Pemkab Halbar berhutang itu karena apa ?

“Kan postur APBD tahun 2018 itukan sudah jelas, yakni pendapat yang diperoleh berapa baik dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan yang lain-lain,” tutur Hendra.

Ia menyatakan, Pemkab Halbar diperbolehkan berhutang bila terjadi bencana alam atau gempa bumi, tetapi kondisi Halbar saat ini normal – normal saja tidak ada gempa bumi atau bencana alam.

Lanjut dia, yang perlu dipertanyakan APBD itu untuk siapa ? Dan dikemanakan belanja langsungnya, sehingga Pemkab Halbar harus berhutang, bahkan dari total hutang bawaan sebesar Rp. 100 miliar tidak termasuk dengan pinjaman Pemkab Halbar di Bank Maluku senilai Rp.159,5 Miliar.

”Untuk itu, pengelolaan keuangan harus sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan negara sebagaimana didalam undang-undang 17 tahun 2003 dan PP 58 tahun 2005 yakni efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Sehingga belanja itu harus diukur, jangan boros dan disediakan angka-angka kreditnya dulu baru dibelanjakan,” jelas Hendra.

Red: Chull

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News