oleh

Praktisi Hukum; Kasus Dana Desa Tikep, Itu Penipuan dan Korupsi

Lentera.Co.Id – Praktisi Hukum, Husain Kasim SH,MH, menilai Ada dua kasus yang terpisah dalam penanganan kasus Dana Desa yang melibatkan 8 Kepala Desa maupun BUMDes dan direktur Rumah Pemberdayaan Indonesia, Ir. Ahmad Bayu.

“ini kan ada dua kasus, harus kita pisahkan antara kasus Kepala Desa dan kasusnya Bayu” ujar mantan Rektor Universitas Nuku saat di hubungi lentera.co.id via telpon. Jumat, 30 November 2018.

Dirinya menjelaskan bahwa Kasus Bayu sebagai terlapor adalah kasus tindak pidana penipuan sementara kepala desa adalah kasus Korupsi.

“Tindakan Kepala Desa adalah tindakan penyelewengan atas dana desa yang telah di kasih, sedangkan si Bayu ini adalah kasus penggelapan uang karna dia sebagai pihak ke dua yang menerima dana kepala desa untuk melakukan pengadaan barang dan jasa untuk kepala desa,” jelasnya.

Husain juga menjelaskan bahwa Kasus Bayu dianggap selesai namun kasus Kepala Desa belum tentu selesai karna delik murni, bukan delik aduan. “Kalau kasusnya Bayu ini telah di cabut, belum tentu kasus kepala desa ini dicabut, Kepala Desa itu kan korupsi,” tegasnya.

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu, tambah Husain, tidak bisa ada pengaduan karena Tipikor merupakan tindak pidana murni.

”Kepala desa itu tidak perlu lagi dilapor, kalu sudah ada dugaan disana ada penyelewengan uang Negara, itu korupsi. Tugas Polisi untuk melakukan penyelidikan,” tukasnya.

Dirinya juga tegaskan agar kasus ini harus diusut tuntas.

“Harus di usut tuntas, karna saya melihat dari kacamata saya, jangan sampai ada keterlibatan pihak lain yang sengaja di lindungi,” kata dia.

Husain berharap, dalam proses hukum ini, Polisi harus independen terhadap kasus penyalagunaan anggaran yang dilakukan kepala-kepala desa sehingga dana yang diberikan oleh Negara itu betul-betul digunakan untuk kemakmuran masyarakat Desa.

“kasus ini sederhan, tapi kemudian ini tidak diusut tuntas maka akan jadi besar dan mengarah ke publik,” kata Husain.

Magister Hukum ini menambahkan bahwa kewenangan penyidikan berada di Kepolisian, tapi kalau tidak ada keberanian untuk menegakan Hukum yang mengatur tentang penyelewengan keuangan negara maka akan susah menyelesaikan kasus ini.

“Kasusnya kan sudah nyata,sederhana sekali kasus itu. Nyata skali kalau itu ada sebuah kesalahan di situ,” tuturnya.

Saat ditanya soal tidak ada upaya hukum dari penegak hukum yang menyelidiki kasus penyelewengan, Husain yang sementara menyelesaikan study S3 di UMI Makasr ini menjelaskan bahwa penyidikan itu berada di lembaga yang berjenjang, jika oleh Polres tidak diselesaikan maka bisa di laporkan ke lembaga diatasnya.

“Penyidikan ini kan lembaga yang berjenjang, kalau misalnya ini oleh Polres Tidore dan itu tidak bisa kan, kita bisa sampai ke Polda walaupun itu wilayah hukumnya polres tidore” ungkapnya.

Diketahui, dugaan penyelewengan Dana Desa ini mencuat saat dilaporkannya direktur Rumah Pemberdayaan Indonesia, Ir. Ahmad Bayu atas dugaan penipuan dari Dinas Pengelolaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Tidore Kepulauan.

Ahmad Bayu diduga melakukan penipuan terhadap Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui program pengadaan mesin pembuatan kopra kelapa yang di peruntukan Kepada 8 BUMDes senilai Rp. 1,3 Miliar. Namun kasus ini telah dicabut kembali oleh pihak pelapor karena terlapor telah mengembalikan sisa uang senilai Rp.952.00.000.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News