oleh

KP-KPR: Tolak Pemilu Borjuasi, Bangun Politik Altarnatif

TERNATE, LENTERA.CO.ID – Puluhan massa aksi dari Komite Persiapan Kesatuan Perjuangan Rakyat (KP-KPR) Maluku Utara (Malut), menggelar unjuk rasa di depan pasar Higenis Kota Ternate dan Kantor Walikota Ternate, pada jumat 30 November 2018 sore tadi.

Mereka mengkampanyekan berbagai persoalan yang terjadi di Maluku Utara, terutama tuntutan mendesak rakyat dan alat politik alternatif bagi Indonesia menuju di Mobilisasi Nasional (Mobnas) yang nanti di gelar pada 8 Desember 2018 pekan depan.

Diantaranya, lawan kapitalisasi pendidikan, stop perampasan tanah rakyat, dan naikan harga komodoti terutama harga kopra.

Disektor lainnya, mereka juga mengkampanyekan lawan politik upah murah, tolak regulasi yang mencederai demokrasi rakyat (UU ormas, UU ITE dan RUU kampus) serta stop kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap gerakan rakyat (mahasiswa, tani, nelayan dll).

Selain itu, massa juga menyauarakan untuk mendorong pencabutan izin pertambangan di maluku utara (PT DD Gandasuling dll), tolak kerja sama pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan investor Brunai Darusalam, dan tolak pasar bebas serta mengatakan pemilu borjuasi bukan solusi naiknya harga kopra.

Kordinator Lapangan (Korlap), Moh. Afrizal, kepada Reporter Lentera, jum’at 30 november 2018, menilai sumber persoalan di negara ini diakibatkan oleh pasar bebas dan elit politik borjuasi, sehingga kebijakan politik rezim (Jokowi) berdampak terhadap masalah ekonomi masyarakat seperti yang berkembang di Maluku Utara saat ini.

“Menurunnya harga kopra yang imbasnya kepada petani kopra di Maluku Utara, juga liberalisasi terhadap sektor pendidikan dan agraria, serta di sektor kesehatan dll”, pungkas Moh. Afrizal usai unjuk rasa menjelang magrib di depan Kantor Wali Kota Ternate.

Situasi tercekik demikian, lanjut Afrizal, tidak bisa terlepas dari jargon omong kosong kepentingan elit politik, sehingga yang berkembang sekarang terutama di Maluku Utara adalah mempolitisir gerakan menuju momentum 2019 baik legislatif maupun presiden.

“Jadi kesannya bukan gerakan rakyat namun disetir kepentingan politik” tambahnya.

Sehingga, terang Afrizal apabila kekuasaan politik masih digenggam oleh elit-elit politik dan partai borjuasi dan secara ekonomi masih di kuasai pemodal, “maka selama itu pula rakyat tidak bisa lepas dari jeratan kemiskinan” jelasnya

Perlu di ketahui, KP-KPR Malut juga menegaskan sikapnya pada momentum 2019 mendatang yakni menolak Pemilu Borjuasi dan Rezim pasar bebas, sebagai jalan keluarnya mereka mengkampanyekan untuk bangun alat politik alternatif yang lahir dari rahim rakyat.

Rep/Ajun

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News