oleh

Kemendag Salahkan Pemprov Malut Soal Harga Kopra

JAKARTA, LENTERA.CO.ID – Gerakan unjuk rasa menuntut kenaikan harga kopra di Jakarta kembali dipermasif oleh Komite Pemuda Peduli Rakyat (KOPPRA), pada 29 November 2018.

Massa aksi yang terdiri atas organisasi kedaerahan dan nasional seperti, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Barisan Anak Timur Universitas Bung Karno (BATU UBK), Forum Persatuan Mahasiswa Universitas Bung Karno (FPM UBK), Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB FOR MALUT), Dan Himpunan Pelajaran Mahasiswa Halmahera Utara (HIPMI HALUT).

Dalam aksi tersebut, Komite Pemuda Peduli Rakyat (KOPPRA) Menuntut agar Pemerintah Bangun industrialisasi nasional minyak Kelapa dibawah kontrol rakyat, Bangun Subterminal Agrobisnis dibawah kontrol rakyat, Hentikan upaya perluasan kelapa sawit yang merampas kehidupan kaum tani, Hentikan represifitas dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan Wujudkan reformasi agraria sejati.

Tuntutan tersebut langsung dijawab Sekjend, Kementerian perdagangan Karyanto Suprih, lewat Hearing dengan 10 perwakilan massa aksi di Ruang Rapat gedung Kementerian perdagangan republik Indonesia, Jakarta pusat, M.I Ridwan Rais Road,No. 5.

Menurut Karyanto Suprih, bahwa tuntutan mahasiswa terkait masalah harga kopra merupakan kewenangan Kementerian Pertanian. Kementerian Perdagangan hanya biasa mengontrol harga bahan Pokok.

“Harga kopra juga merupa kewenagan Pemda. Maka Pemda harus membuat PERDA terkait dengan harga komuditi daerah” jelasnya.

Lanjutnya, bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara hingga hari ini belum membuat Gudang bahan Komuditi. Maka Kemendag akan Konsultasi dengan Dinas Perindakop Provinsi Malut, agar segera mengajukan Permohonan anggaran Pembagunan Gudang.

Sedang terkait dengan Tuntuan agar Pemerintah segera menyediakan Industri, itu adalah kewenagan Kementerian Perindustrian.

Selain itu, Sekjend Kementerian perdagangan republik Indonesia ini, sangat menyayangkan Pemerintah Daerah yang tidak mengusung Pembangunan gudang penampung hasil komuditas di Maluku Utara lewat Dinas Perindagkop.

“Dananya ada di kementerian untuk pembangunan gudang komuditas tapi sampai saat ini pemerintah Maluku Utara belum mengajukan permohonan kepada kami,” katanya.

Sementara koordinator lapangan massa aksi Agus Harun, mengusulkan agar ada peraturan presiden terkait harga kopra yang sifatnya regulasi mendadak untuk menjawab gejolak yang berkembang di masyarakat Maluku Utara.

“Melihat situasi yang berkembang di Maluku Utara banyak warga ikut terlibat dalam aksi-aksi di kabupaten masing -masing maka penting kiranya untuk dibuat peraturan presiden terkait harga kopra yang anjlok ini.” katanya.

Rap/Faisal.

Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News