Kemendag Salahkan Pemprov Malut Soal Harga Kopra

Bagikan:

JAKARTA, LENTERA.CO.ID – Gerakan unjuk rasa menuntut kenaikan harga kopra di Jakarta kembali dipermasif oleh Komite Pemuda Peduli Rakyat (KOPPRA), pada 29 November 2018.

Massa aksi yang terdiri atas organisasi kedaerahan dan nasional seperti, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Barisan Anak Timur Universitas Bung Karno (BATU UBK), Forum Persatuan Mahasiswa Universitas Bung Karno (FPM UBK), Pengurus Besar Forum Mahasiswa Maluku Utara (PB FOR MALUT), Dan Himpunan Pelajaran Mahasiswa Halmahera Utara (HIPMI HALUT).

Dalam aksi tersebut, Komite Pemuda Peduli Rakyat (KOPPRA) Menuntut agar Pemerintah Bangun industrialisasi nasional minyak Kelapa dibawah kontrol rakyat, Bangun Subterminal Agrobisnis dibawah kontrol rakyat, Hentikan upaya perluasan kelapa sawit yang merampas kehidupan kaum tani, Hentikan represifitas dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat dan Wujudkan reformasi agraria sejati.

Tuntutan tersebut langsung dijawab Sekjend, Kementerian perdagangan Karyanto Suprih, lewat Hearing dengan 10 perwakilan massa aksi di Ruang Rapat gedung Kementerian perdagangan republik Indonesia, Jakarta pusat, M.I Ridwan Rais Road,No. 5.

Menurut Karyanto Suprih, bahwa tuntutan mahasiswa terkait masalah harga kopra merupakan kewenangan Kementerian Pertanian. Kementerian Perdagangan hanya biasa mengontrol harga bahan Pokok.

“Harga kopra juga merupa kewenagan Pemda. Maka Pemda harus membuat PERDA terkait dengan harga komuditi daerah” jelasnya.

Lanjutnya, bahwa Pemerintah Provinsi Maluku Utara hingga hari ini belum membuat Gudang bahan Komuditi. Maka Kemendag akan Konsultasi dengan Dinas Perindakop Provinsi Malut, agar segera mengajukan Permohonan anggaran Pembagunan Gudang.

Sedang terkait dengan Tuntuan agar Pemerintah segera menyediakan Industri, itu adalah kewenagan Kementerian Perindustrian.

Selain itu, Sekjend Kementerian perdagangan republik Indonesia ini, sangat menyayangkan Pemerintah Daerah yang tidak mengusung Pembangunan gudang penampung hasil komuditas di Maluku Utara lewat Dinas Perindagkop.

“Dananya ada di kementerian untuk pembangunan gudang komuditas tapi sampai saat ini pemerintah Maluku Utara belum mengajukan permohonan kepada kami,” katanya.

Sementara koordinator lapangan massa aksi Agus Harun, mengusulkan agar ada peraturan presiden terkait harga kopra yang sifatnya regulasi mendadak untuk menjawab gejolak yang berkembang di masyarakat Maluku Utara.

“Melihat situasi yang berkembang di Maluku Utara banyak warga ikut terlibat dalam aksi-aksi di kabupaten masing -masing maka penting kiranya untuk dibuat peraturan presiden terkait harga kopra yang anjlok ini.” katanya.

Rap/Faisal.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan lahan untuk persiapan penambangan. Perluasan...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di Kafe Rumah Kampus, Kelurahan Gambesi...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut,...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari Kampus STIKIP Kieraha sampai Universitas...

Aksi Desak Bebaskan Aktivis Pro-Demokrasi yang Ditangkap

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari Kampus STIKIP Kieraha sampai Universitas...

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...

Aksi Desak Bebaskan Aktivis Pro-Demokrasi yang Ditangkap

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...

Protes Putusan PN Bobong, Mustakim: itu Aksi Alihkan Opini tanpa Dasar

LENTERA MALUT - Aksi protes Aliansi Masyarakat Nggele Bersatu, atas putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong dengan No.Perkara 2/Pdt.G/2019/PN.Bbg...

Merasa Dirugikan, Warga Protes PN Bobong Terkait Sengketa Tanah

LENTERA MALUT - Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nggele Bersatu menggelar aksi protes didepan kantor Pengadilan Negeri...

Polda Malut: Hasil Operasi Patuh 2019, Korban Jiwa Tahun ini Nihil

LENTERA MALUT – Hasil Evaluasi pelaksaan Operasi Patuh tahun 2019, pada 11 September 2019, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara...

7.267 Kendaraan Ditilang Selama Operasi Patuh 2019 di Malut

LENTERA MALUT -- Operasi Patuh Kieraha 2019 Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut), telah berakhir pada Rabu, 11...

Hilangnya MV Nur Allya, KNKT Menuju Halteng

LENTERA MALUT -- Pencarian kapal kargo MV. Nur Allya yang hilang kontak sejak 23 Agustus 2019 lalu di perairan...