oleh

Dugaan Surat Bodong dari Kemendagri, APMDI Gelar Aksi Sweeping Ruang OTDA

JAKARTA, LENTERA.CO.ID — Aksi sweeping ke ruang Kerja Dirjen OTDA Kemendagri, Kamis lalu, semata mata mempertegas sikap Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Indonesia (AMPDI) terhadap dugaan Surat Bodong dari Kementerian Dalam Negeri tentang Izin Pelantikan Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan jabatan Fungsional di lingkungan Pemprov Malut.

Pasalnya, surat izin yang dikeluarkan Kemendagri dinilai aneh dan non prosedural. Dimana Kepala BKD Provinsi Malut menyatakan tidak ada surat izin tersebut.

“Kepala BKD dihadapan Bawaslu telah mengklarifikasi bahwa surat tersebut tidak ada. Kok saat sidang di MK surat tersebut dihadirkan sebagai salah satu bukti,” ujar Muh Husni Sapsuha, presidium Gerakan SUBU BerSATU, salah satu gerakan Organ AMPDI kepada redaksi Lentera.co.id, Ahad, 17 November 2018 via WhatsApp.

Makanya, AMPDI terus mendesak dan berupaya menguak tabir surat izin di Kemendagri tersebut. Selain itu, AMPDI juga mendesak Kemendagri untuk memanggil Karo Humas Pemrov Malut terkait berita Kemendagri sebut Tim AHM-RIVAI Penyebar Kebohongan.

“Kami tetap konsisten mengawal ini. Sebab Kemendagri harus bertanggungjawab atas berita yang menyebut Tim AHM-RIVAI Penyebar Kebohongan,” tegas Edho, sapaan akrab Muh Husni Sapsuha.

Lebih dari itu, soal surat sekprov dan dirjen OTDA ke KPU tanggal 3 dan 6 November 2018 pun jadi pertannyaan besar karena bukti fisik yang dimaksud bukanlah surat keterangan Sekda dan Dirjen, melainkan surat fisik Kemendagri tentang izin.

“Jika surat itu benar ada, maka kami mendesak kementerian dan KASN untuk memeriksa Kepala BKD Provinsi atas pernyataan yang membuat kisruh politik Pilgub Malut,” tambah Edho.

AMPDI pada Senin besok akan mendatangi Kemendagri untuk mempertanyakan sikap Kemendagri yang menyatakan TIM AHM-RIVAI Penyebar Kebohongan.

“Kami juga mendesak Kemendagri dalam hal ini Dirjen OTDA untuk menjelaskan ke publik tentang misteri surat izin Kemendagri dimaksud. Kami juga menyadari bahwa administrasi adalah hal intern lembaga, tapi karena sudah menyentuh ruang publik maka Kemendagri harus menjelaskan hal ini secara terang benderang,” tambah Edho.

“Kemendagri tidak boleh menganggap soal ini selesai saat KPU menolak rekomendasi Bawaslu. Kemendagri harus bersikap profesional atas pernyataan Kepala BKD yang membingungkan publik Maluku Utara, termasuk surat Sekda tertanggal 3 November tersebut,” ujarnya.

Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News