oleh

Demonstrasi: Dugaan Pelanggaran Pilgub dan PSU Malut 2018, ini Sikap FAKTA

JAKARTA, LENTERA.CO.ID – Kamis, 8 November 2018, ribuan masa yang tergabung dalam Forum Kesatuan Tanah Air (FAKTA) ini menggelar demonstrasi di depan kantor KPU RI, terkait dugaan pelanggaran pada Pilgub dan PSU 2018 di Maluku Utara (Malut).

Kordinator aksi Ambona Muhammad saat aksi itu juga menyampaikan rilisnya kepada Lentera.co.id via Whatsapp. Dimana dalam rilis ini menyebutkan bahwa, pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Maluku Utara 2019 yang dilaksanakan pada 17 Oktober 2018 di 6 (enam) Desa Kabupaten Halut, 11 Desa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, dan 13 Desa Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu, dari segi Pelaksanaan oleh masing-masing KPUD berjalan dengan baik dan lancar. Namun dalam aspek pengawasan, lembaga pengawas tidak berfungsi secara baik, yaitu Badan Pengawas Pemilihan (BAWASLU Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan PSU). Hal ini diduga, pelanggaran tersebut terjadi secara Terstruktur, Sistematif dan Massif, diantaranya :

Ribuan masa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor KPU RI, Jakarta

1. MUTASI PEJABAT. Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, melakukan penggantian pjabat tanpa mengantongi Izin dari kementerian Dalam Negeri. Mutasi ini diduga kuat merupakan komposisi personil pejabat yang bakal bekerja untuk kepentingan Pemenangan PETAHANA AGK-YA dalam Pemungutan Suara Ulang PILGUB Maluku Utara 2018.

Mutasi Pejabat di Pemrov Maluku utara ini, selain pejabat Eselon II, juga banyak mutasi ASN Guru. Menjelang PSU tanggal 17 Oktober 2018, seluruh Kepala Sekolah SMA/SMK di lokasi PSU di Pulau Taliabu, diganti. Kepsek yang tidak diganti adalah mereka yang secara terang menunjukan sikap politik memenangkan Paslon Petahana.

Mutasi berkali-kali menjelang PILGUB dan PSU ini, telah diakui oleh Kepala BKD Provinsi Malut kepada BAWASLU MALUKU UTARA, saat klarifikasi, bahwa mutasi tersebut tidak memiliki surat izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Anehnya, saat persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) RI pada 5 November 2018, Surat izin ini disampaikan kepada Hakim MK RI. Itu sebabnya, dokumen surat yang ditunjukan ke MK ini wajib dipertanyakan dan ditelusuri cikal bakal kemunculannya.

Saat ini, BAWASLU Provinsi Malut telah merekomendasi Pembatalan Calon terhadap Paslon No 3 AGK-YA. Bukti : KEPUTUSAN GUBERNUR tentang MUTASI, sebagaimana terlampir.

2. INTIMIDASI PIHAK KEPOLISIAN. Dugaan telah terjadinya Intimidasi dan keberpihakan oknum aparat keamanan untuk memenangkan salah satu PASLON sangat nyata di daerah PSU, di Kecamatan Taliabu Barat, Kecamatan Sanana dan 6 Desa di Kecamatan Kao Teluk. Di Kecamatan Taliabu Barat, oknum parat kepolisian bahkan terlibat sebagai petugas KPPS dan member pengawalan ekstra di Rapat Pleno Rekapitulasi KPUD Pulau Taliabu.

Sementara di Kecamatan Sanana, beberapa Tokoh Masyarakat dan Relawan AHMRIVAI diinterogasi dan ditahan di Mapolres Kepulauan Sula.

3. MONEY POLITIK. Pasangan Nomor Urut 3 KH. Abdul Gani Kasuba – Yasin Ali ( AGK-YA) melakukan Money Politik secara terang-terangan dan bersifat TERSTRUKTUR – SITEMATIS – MASIF di desa-desa PSU Kabupaten Kepulauan Sula. Money Politik yang dilakukan tersebar merata di 13 Desa PSU, dengan besaran Uang Per Pemilih antara Rp. 300.000 – Rp. 500.000. BUKTI : Foto Gubernur AGK membagikan uang kepada SAID UMALEKHOA (foto tersebut sudah diakui oleh AGK), Pengakuan Saksi yang dituangkan dalam KETERANGAN TERTULIS Bermeterai.

4. INTERVENSI BUPATI KEPSULAUAN SULA dan APARATUR SIPIL NEGARA (ASN). Bahwa Selain Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba, ternyata Bupati Kepulauan Sula Hendrata Thes yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Malut patut diduga telah menggerakkan dan menginstruksikan seluruh ASN Pemda Kepulauan Sula untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 AGK-YA di PSU 17 Oktober 2018.

Sebelumnya pada PILGUB 27 Juni 2018 Bupati Sula dan jajarannya diduga memenangkan pasangan Calon No. Urut 2 BUR-JADI. Ketika MAHKAMAH KONSTITUSI RI menetapkan Keputusan Sela, PSU,Bupati Hendrata Thes mengalihkan Dukungan ke Pasangan No Urut 3. Terungkaplah gerakan Bupati melalui serangkaian Rapat-rapat dengan Stafnya untuk membahas strategi pemenangan AGK-YA.

Hendrata Thes juga melakukan promosi jabatan sambil menjanjikan beberapa ASN untuk mendapat jabatan jika bekerja untuk pmenangan Paslon AGK-YA.. BUKTI : SK Pemberhentian dari Jabatan Tinggi Pratama, dan SK MUTASI ASN yang dikeluarkan menjelang Hari PenCoblosan PSU 17 Oktober 2018.

Dari beberapa indikasi temuan lapangan di atas, kami dari Forum Kesatuan Tanah Air (FAKTA) menyatakan SIKAP sebagai berikut :

1. Presiden RI dan Mendagri segera Merekomendasi Diskualifikasi Pasangan AGK-YA dari Peserta Pilgub Maluku Utara 2018 kepada KPU RI dan Mahkamah Konstitusi RI.
2. Presiden RI dan Mendagri segera Menon-Aktifkan H Abdul Gani Kasuba dari jabatannya sebagai
Gubernur Maluku Utara.
3. Mendagri segera Menon-Aktifkan Hendrata Thes sebagai Bupati Kepulauan Sula dan memberikan Sanksi tegas kepada ASN yang terbukti ikut memenangkan AGK-YA pada Pilgub Malut.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News