oleh

BIG Sosialisasi Geospasial, Atasi Tumpang Tindih Peta

TERNATE LENTERA.CO.ID – Pemerintah pusat terus melakukan sosialisasi kebijakan percepatan kebijakan satu peta (One Map Policy) di seluruh provinsi dan kabupaten kota, termasuk di Provinsi Maluku Utara (Malut).

Kebijakan satu peta sesuai amanat Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial yang diprogramkan pemerintah karena banyaknya kasus tumpang tindih penggunaan lahan di daerah baik terkait tata ruang, perhutanan, pertambangan, dan batas daerah/wilayah.

Badan Informasi Geospasial (BIG) menggelar rapat desiminiasi dan informasi Geospasial sekaligus mensosialisasikan penutupan lahan. Rapat tersebut dengan tema “Sinergi bersama mewujudkan satu peta dan sosialisasi penutupan lahan” ini di hadiri Widya Isuara Utama Badan Informasi Geospasial, Tri Patmasari, Kepala Bidang Penelitian Geospasial, Nursugi, Kepala Dinas Kehutanan Malut Samsul, Anggota Komisi VII DPR RI, Tjatur Sopto Edy serta peserta dari berbagai kalangan termasuk mahasiswa yang berlangsung di ball room Grand Dafam Bela Ternate. Pada Rabu, 7 Nobember 2018.

Berkait hal itu, Widya Isuara Utama Badan Informasi Geospasial, Tri Patmasari kepada Reporter lentera Online mengatakan bahwa, Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VIII yang bertujuan mempercepat pembangunan di Indonesia itu mencakup kegiatan Kebijakan Satu Peta untuk mengurangi tumpang tindih pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan.

Paket kebijakan ekonomi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50 ribu itu mengatur pokok-pokok penting lingkup kegiatan Kebijakan Satu Peta yang dibatasi pada IGT status, potensi, dan perencanaan ruang dengan skala minimal 1:50 ribu.

Tri Patmasari menjelaskan, kebijakan satu peta merupakan program amanat UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sudah dimulai sejak kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) sebagai presiden RI. Hanya saja beberapa data peta yang dikeluarkan beberapa kementerian belum memenuhi standarisasi dan tidak digunakannya peta dasar sehingga mengakibatkan banyak tumpang tindih dalam pemberian izin.

“Atas dasar itu keluarlah kebijakan satu peta. Dan ini juga merupakan satu regulasi yang di keluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk seluruh 34 provinsi dan seluruh kabupaten/kota ikut terlihat,” Ungkap Tri.

Dikatakan, kaitan program tersebut adalah pelaksanaan kebijakan satu peta ini mencakup kegiatan-kegiatan 85 peta tematik harus mengacu pada peta dasar yang disiapkan Badan Informasi Geospasial (BIG). Sehingga tujuan daripada satu peta ini untuk memperoleh data spasial yang lebih baik dan akurat.

“Sehingga peta ini bisa di gunakan misalnya dalam penataan ruang, menghindarioverlay atau tumpang tindih perizinan. Ini tentu saja akan di peroleh kelancaran dalam berinvestasi,” katanya.

Sementara itu Kepala Bidang Pemetaan dan Integrasi Tematik Darat BIG, Yusup Bisono. menambahkan prinsip program kebijakan satu peta ini BIG sebagai integrator. Sehingga konsep daripada program ini dipusatkan pada satu titik atau satu pintu.

“Misalnya kementerian A punya peta penggunaan lahan kota beda dengan kementerian B, kementerian C beda dengan kementerian D, tapi sekarang tidak lagi. Sekarang melalui program mpeningkatan kualitas data atau satu peta ini semua data-data peta, misalnya peta erosi, peta penutupan lahan sudah di pusatkan di Kementerian Kehutanan, sehingga tidak ada lagi perbedaan data peta, semua sudah dipusatkan satu data atau satu pintu data,” kata Yusup

Rep/Hana

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News