oleh

Ini Penyebab AGK Terancam Didiskualifikasi

TERNATE, LENTERA.CO.ID – Pasangan Calon Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) bakal didiskualifikasi. Pasalnya, Bawaslu merekomendasikan pembatalan AGK dari kepesertaan pilkada lantaran dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 karena merotasi PNS jelang pilkada.

Sebelumnya AGK tak dianjurkan merotasi pejabat sejak ditetapkan sebagai calon gubernur. Namun ia tak mengindahkan larangan itu sehingga dirinya tetap saja mengganti pejabat dibawah pemerintahannya sebanyak empat kali selama pilgub berlangsung tanpa persetujuan Mendagri. Demikian itu menjadi mimpi buruk AGK dan pasangannya Al Yasin Ali karena harus didiskualifikasi dari kepesertaan pilkada ketika Bawaslu memerintahkan KPU mencoret AGK-YA lantaran dianggap terbukti menyalahi pasal 71.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik AGK selama pilkada 2018:

Pertama, AGK mengganti Kepala Biro Umum Darwis Pua melalui keputusan nomor: SK. 821.2.22/KEP/JPTP/18/2018, Kepala Biro Hukum Salmin Janidi melalui keputusan nomor: SK. 821.2.22/KEP/JPTP/18/2018, Kepala Dinas Perhubungan Ismail Syahbudin melalui keputusan nomor: SK 821.2.22/KEP/JPTP/18/2018, dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Haerudin Djufri melalui keputusan nomor: SK 821.2.22/KEP/JPTP/18/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

Kedua, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Irwanto Ali melalui keputusan nomor: SK. 821.2.22./KEP/JPTP/16/2018 dan Kepala Biro Organisasi Sekertaris daerah Idrus Assagaf melalui keputusan nomor: SK.821.2.22./KEP/JPTP/16/2018 tanggal 23 Juli 2018.

Ketiga, Ahmad Purbaya yang sebelumnya menjabat Kepala BPKPAD dilantik sebagai Kepala Inspektorat dan Bambang Hermawan yang semula menjabat Kepala Inspektorat menggantikan posisi Purbaya sebagai Kepala BPKPAD. Rotasi keduanya melalui keputusan nomor: SK. 821.2.22/KEP/JPTP-MU/22/2018 tanggal 21 Agustus 2018. Keempat, pelantikan Saleh Kader sebagai Kepala UPTD Samsat Kota Ternate melalui keputusan nomor: SK.823.2.23/KEP/ADM-MU/25/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

“Perlu kami sampaikan terkait Bawaslu pada 22 September 2018 menerima laporan atas nama Abdullah Kahar melaporkan kasus dugaan pelanggaran terkait cagub Malut AGK sebagai melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah Malut,” ujar anggota Bawaslu Malut Aslan Hasan melalui sambungan telepon, Minggu, 5 November 2018.

Dalam menangani kasus ini, Bawaslu berusaha meminta klarifikasi terlapor dalam hal ini AGK, namun tidak pernah hadir. Sementara pelapornya atas nama Abdullah Kahar dan saksi-saksi. Lalu rapat pada pleno Jumat lalu, Bawaslu memutuskan untuk merekomendasikan kepada KPU provinsi agar membatalkan cagub atas nama AGK.

“Jadi gambaranya ada laporan. Setelah kita klarifikasi maka kami Bawaslu ambil keputusan dugaan laporan itu memenuhi unsur apa yang dilarang pasal 71. Sehingga sanksinya bahwa kami kemarin sudah mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU provinsi agar membatalkan cagub atas nama AGK karena melanggar pasal 71,” ujar Aslan.

Ia menyebut Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada itu menyatakan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mentri. “Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih,” demikian penjelasan Aslan.

Dia berharap, KPU provinsi segera menindaklanjuti surat rekomendasi yang dikirim lembaganya tersebut paling lambat tujuh hari untuk membatalkan cagub petahana itu. Sebab rekomendasi Bawaslu bersifat final, berbeda dengan surat keputusan pembatalan yang dikeluarkan KPU bisa untuk digugat. “Agar KPU provinsi membatalkan petahana AGK sebagai cagub karena rekomendasi Bawaslu bersifat final,” tegas Aslan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News