Ini Penyebab AGK Terancam Didiskualifikasi

Bagikan:

TERNATE, LENTERA.CO.ID – Pasangan Calon Gubernur Abdul Gani Kasuba (AGK) bakal didiskualifikasi. Pasalnya, Bawaslu merekomendasikan pembatalan AGK dari kepesertaan pilkada lantaran dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 karena merotasi PNS jelang pilkada.

Sebelumnya AGK tak dianjurkan merotasi pejabat sejak ditetapkan sebagai calon gubernur. Namun ia tak mengindahkan larangan itu sehingga dirinya tetap saja mengganti pejabat dibawah pemerintahannya sebanyak empat kali selama pilgub berlangsung tanpa persetujuan Mendagri. Demikian itu menjadi mimpi buruk AGK dan pasangannya Al Yasin Ali karena harus didiskualifikasi dari kepesertaan pilkada ketika Bawaslu memerintahkan KPU mencoret AGK-YA lantaran dianggap terbukti menyalahi pasal 71.

Berikut nama-nama pejabat yang dilantik AGK selama pilkada 2018:

Pertama, AGK mengganti Kepala Biro Umum Darwis Pua melalui keputusan nomor: SK. 821.2.22/KEP/JPTP/18/2018, Kepala Biro Hukum Salmin Janidi melalui keputusan nomor: SK. 821.2.22/KEP/JPTP/18/2018, Kepala Dinas Perhubungan Ismail Syahbudin melalui keputusan nomor: SK 821.2.22/KEP/JPTP/18/2018, dan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Haerudin Djufri melalui keputusan nomor: SK 821.2.22/KEP/JPTP/18/2018 tanggal 24 Agustus 2018.

Kedua, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Irwanto Ali melalui keputusan nomor: SK. 821.2.22./KEP/JPTP/16/2018 dan Kepala Biro Organisasi Sekertaris daerah Idrus Assagaf melalui keputusan nomor: SK.821.2.22./KEP/JPTP/16/2018 tanggal 23 Juli 2018.

Ketiga, Ahmad Purbaya yang sebelumnya menjabat Kepala BPKPAD dilantik sebagai Kepala Inspektorat dan Bambang Hermawan yang semula menjabat Kepala Inspektorat menggantikan posisi Purbaya sebagai Kepala BPKPAD. Rotasi keduanya melalui keputusan nomor: SK. 821.2.22/KEP/JPTP-MU/22/2018 tanggal 21 Agustus 2018. Keempat, pelantikan Saleh Kader sebagai Kepala UPTD Samsat Kota Ternate melalui keputusan nomor: SK.823.2.23/KEP/ADM-MU/25/2018 tanggal 4 Oktober 2018.

“Perlu kami sampaikan terkait Bawaslu pada 22 September 2018 menerima laporan atas nama Abdullah Kahar melaporkan kasus dugaan pelanggaran terkait cagub Malut AGK sebagai melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah Malut,” ujar anggota Bawaslu Malut Aslan Hasan melalui sambungan telepon, Minggu, 5 November 2018.

Dalam menangani kasus ini, Bawaslu berusaha meminta klarifikasi terlapor dalam hal ini AGK, namun tidak pernah hadir. Sementara pelapornya atas nama Abdullah Kahar dan saksi-saksi. Lalu rapat pada pleno Jumat lalu, Bawaslu memutuskan untuk merekomendasikan kepada KPU provinsi agar membatalkan cagub atas nama AGK.

“Jadi gambaranya ada laporan. Setelah kita klarifikasi maka kami Bawaslu ambil keputusan dugaan laporan itu memenuhi unsur apa yang dilarang pasal 71. Sehingga sanksinya bahwa kami kemarin sudah mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU provinsi agar membatalkan cagub atas nama AGK karena melanggar pasal 71,” ujar Aslan.

Ia menyebut Pasal 71 ayat 2 UU Pilkada itu menyatakan bahwa gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Mentri. “Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih,” demikian penjelasan Aslan.

Dia berharap, KPU provinsi segera menindaklanjuti surat rekomendasi yang dikirim lembaganya tersebut paling lambat tujuh hari untuk membatalkan cagub petahana itu. Sebab rekomendasi Bawaslu bersifat final, berbeda dengan surat keputusan pembatalan yang dikeluarkan KPU bisa untuk digugat. “Agar KPU provinsi membatalkan petahana AGK sebagai cagub karena rekomendasi Bawaslu bersifat final,” tegas Aslan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan lahan untuk persiapan penambangan. Perluasan...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di Kafe Rumah Kampus, Kelurahan Gambesi...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut,...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari Kampus STIKIP Kieraha sampai Universitas...

Aksi Desak Bebaskan Aktivis Pro-Demokrasi yang Ditangkap

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari Kampus STIKIP Kieraha sampai Universitas...

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...

Aksi Desak Bebaskan Aktivis Pro-Demokrasi yang Ditangkap

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...

Protes Putusan PN Bobong, Mustakim: itu Aksi Alihkan Opini tanpa Dasar

LENTERA MALUT - Aksi protes Aliansi Masyarakat Nggele Bersatu, atas putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong dengan No.Perkara 2/Pdt.G/2019/PN.Bbg...

Merasa Dirugikan, Warga Protes PN Bobong Terkait Sengketa Tanah

LENTERA MALUT - Sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Nggele Bersatu menggelar aksi protes didepan kantor Pengadilan Negeri...

Polda Malut: Hasil Operasi Patuh 2019, Korban Jiwa Tahun ini Nihil

LENTERA MALUT – Hasil Evaluasi pelaksaan Operasi Patuh tahun 2019, pada 11 September 2019, Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara...

7.267 Kendaraan Ditilang Selama Operasi Patuh 2019 di Malut

LENTERA MALUT -- Operasi Patuh Kieraha 2019 Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut), telah berakhir pada Rabu, 11...

Hilangnya MV Nur Allya, KNKT Menuju Halteng

LENTERA MALUT -- Pencarian kapal kargo MV. Nur Allya yang hilang kontak sejak 23 Agustus 2019 lalu di perairan...