oleh

Viral, “AGK Bagi Uang Di Lokasi PSU” Relawan AHM Demo

Hastomo: Bawaslu harus menjadi lembaga independen dan sebagai pengawas yang adil.

TERNATE, LENTERA.CO.ID – Tim Relawan AHM-RIFAI menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maluku Utara, Kelurahan Tabona, Kecanatan Kota Ternate Selatan, pada selasa 23 oktober 2018.

Pasalnya, massa aksi menilai PSU di Kabupaten Kepulauan Sula penuh dengan intrik politik uang yang dimainkan oleh Calon Gubernur (Cagub), Abdul Gani Kasuba.

Dari pantauan Lentera Online, ratusan massa aksi membawa poster dan baliho bergambar AGK sedang memegang sejumlah uang pecahan seratus ribu di depan salah seorang warga kepulauan sula.

Tak sampai disitu, gambar dari poster dan baliho yang tengah viral di media sosial itu, dibubuhi dengan kalimat “AGK bagi Uang di Lokasi PSU”.

Kordinator Lapangan, Hastomo Bakri, saat ditemui sejumlah awak media disela-sela aksi berjalan, mengatakan bahwa Pasangan calon (paslon) AGK-YA telah mencedrai demokrasi karena diduga melakukan “money politik” di lokasi PSU. Sehingga kedatangan massa aksi ke Bawaslu Malut tak lain agar Bawaslu segera menindak Paslon yang terlibat kasus money politik itu.

“Bukti-bukti fisik dan video menguatkan kami untuk terus memperjuangkan keadilan. Menurut kami paslon AHM-RIVAI sangat di rugikan,” ucapnya.

Tim relawan paslon AHM-Rivai menuntut ketegasan sikap dari Bawaslu Malut untuk memberikan sanksi kepada paslon kandidat nomor urut 3 (tiga). Karena diduga kuat melakukan pelanggaran di lokasi PSU pada 17 oktober 2018 lalu.

Masa aksi berharap Bawaslu harus menjadi lembaga independen dan sebagai pengawas yang adil.

Massa juga menunut bawaslu untuk sesegera mungkin mengeluarkan rekomendasi kepada komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kemudian KPU menindak tegas serta memberikan sanksi diskualifikasi terhadap paslon AGK-YA sebagai terduga pelaku “money politik”.

“Kita juga menuntut sanksi pidana, karena ini merupakan kejahatan pemilu, dan money politik adalah salah satu kejahatan pemilu yang di larang oleh UU” ujarnya.

Lanjut Hastomo, “Money politik itu sangat fatal dalam proses demokrasi, kalau ini dibiarkan oleh bawaslu dan KPU maka demokrasi kita akan tercedrai yang telah tertanam dalam budaya Maluku Utara,”tutupnya.

Rep/Ajun

Download

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News