oleh

Tak Miliki Komisi Informasi, KIP Pusat: Pemprov Malut Ketinggalan

TERNATE, LENTERA.CO.ID – Diseminasi Insersi Pembelajaran Anti Korupsi serta Implementasi Tata Kelolah Sekolah Madrasah yang Berintegritas, dilaksanakan pada Rabu 10 Oktober 2018 kemarin hingga saat ini, Kamis 11 Oktober 2018.

Komisi Informasi Publik (KIP) pusat, Dan Sartiana kepada sejumlah awak media mengatakan, Kemarin 10 Oktober 2018 pembahasan soal teorinya tentang pengenalan dan pemahaman menyalakan persepsi tentang pencegahan korupsi di sekolah dan menuju sekolah yang berintegritas. Hari ini, Kamis 11 Oktober 2018 akan dievaluasi penerapan dalam kondisi sekolah yang berbeda-beda.

“Mengenai persoalan sekolah, kami memiliki sembilan isu. Ini bagi kami sangatlah penting untuk diperhatikan, terkait pencegahan korupsi. Sembilan isu itu diantarnya, PPDB yang kami anggap paling rawan, dilihat dari potensi pungli dan juga korupsi. Kemudian Pengawasan Pengelolaan Dana Pendidikan, rupanya sekolah masih bingung dan tidak jelas ada ketentuan yang pasti tentang pengelolaan sumbangan dan pungutan. Selanjutnya tentang mutasi guru juga pembelajaran anti korupsi,” katanya.

Menurutnya Pemerintah daerah (Pemda) dalam hal ini Kabupaten/Kota dan Provinsi harus mengelolah PPDP yang transparan dan Akuntabel.

“Jangan lagi PPDP ini di kelolah sendiri, terpisah dengan sekolah-sekolah, sama pemerintah Kabupaten/Kota dan SMA oleh Provinsi. Sehingga sekolah lebih efektif menghilangkan potensi-potensi pungli atau pelanggaran-pelanggaran di level sekolah,” terangnya.

Ia mengatakan, kelemahan sekolah itu karenakan tidak transparan dan tidak akuntabel kepada publik.

“Kalau mereka si melaporkan secara rutin kepada pengawas internal, tapi sekarang di era media informasi dan tekhnologi ini tidak cukup akuntabilitas. Pertanggungjawaban itu diberikan hanya kepada pengawas internal, publik pun menuntut pertanggungjawaban dan transparansi yang lebih, hal ini yang perlu didorong lebuh jauh, khususnya di Maluku Utara,” kata Dan.

Menurutnya, belum dibentuknya KIP di Maluku Utara adalah adalah salah satu pekerjaan rumah dari Provinsi.

“Bagaimana anda bisa berharap melakukan transparansi di level yang rendah seperti level Dinas, Kecamatan, Desa, dan sekolah. Kalau anda sendiri tidak memiliki Komisi Informasi yang bertugas untuk menjalankan undang-undang keterbukaan informasi publik,” cetusnya.

“Pemerintah Maluku Utara masi ketinggalan, terkait UU keterbukaan informasi yang itu sudah di tetapkan pada tahun 2008 dan diberi waktu kepada Pemerintah di seluruh Indonesia untuk membuat Komisi Informasi, sekurang-kurangnya dua tahun setelah UU itu diberlakukan,” terang dia.

Itu sebabnya, ia berharap beberapa Provinsi, termasuk Maluku Utara yang belum memiliki Komisi Informasi setelah pemberlakuan UU ini, harus dibentuk sampai pada level yang paling bawah, yaitu Desa dan Sekolah.

“Harus ada namanya standar pelayanan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas ini agar dapat di awasi juga oleh publik,” tegasnya.

Red: Hana

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News