oleh

Divonis 4 Bulan, Kades Kuripasai dan JPU Masih Mikir-mikir

HALBAR, LENTERA.CO.ID – Majelis hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate menggelar sidang lanjutan kasus pemalsuan tandatangan Sekdes dengan tersangka Kapala Desa (Kades) Kuripasai Joshua Samuel Mesdila, pada Kamis 11 Oktober 2018 tadi.

Persidangan yang dilangsungkan di Balai Sidang PN Ternate, Desa Jalanbaru Kecamatan Jailolo, Majelis Hakim yang di Ketuai Rahmat Selang didampingi Nithanel N Ndaunmanu dan Sugiannur, masing-masing hakim anggota, menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 1/ 2 lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupeten Halmahera Barat (Kejari Halbar) yakni 8 Bulan kurang penjara.

Putusan yang dibacakan secara bergantian oleh Majelis Hakim ini menyebutkan dalam persidangan dan keterangan para saksi serta alat bukti, terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang diancam dalam pasal 263 ayat 1 KUHP.

“Selama persidangan tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana atau yang menghapus tuntutan, sehingga terdakwa harus dijatuhi hukum sesuai dengan perbuatan,” ucapnya.

Meski begitu, sebeluma menjatuhkan tuntutan kepada terdakwa, ada hal – hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yakni soal memberatkan terdakwa atas perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, berbelit-belit dalam memberitakan keterangan. Padahal, terdakwa yang juga Sarjana Hukum seharusnya mengerti tentang Hukum dan Sebagai Kades terpilih, selayaknya menjadi contoh masyankat.

“Sementara hal – hal yang meringankan yakni, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum,” kata Hakim Ketua.

Berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan diatas, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 4 Bulan kurungan penjara. Setelah menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa, Penasehat Hukum (PH) Terdakwa dan JPU, menerima, menolak atau pikir – pikir atas putusan Majelis.

Terdakwa yang mendapat kesempatan tersebut, melalui penasehat hukum (PH) nya, Frizer Giwe memilih pikir- pikir atas putusan majelis hakim begitupun sebaliknya dengan JPU Dimas Rangga.

“Karena terdakwa dan JPU memilih pikir-pikir sampai dalam waktu 7 hari kepada kedua belah Pihak (Terdakwa, PH Terdakwa dan JPU). Bila dalam waktu 7 hari tidak diberikan tanggapan maka putusan tersebut dianggap diterima, dan surah memiliki hukum tetap (inkrah),” kata Majelis Ketua dan langsung menutup menutup sidang yang dibuka untuk umum.

Red: Chull

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News