oleh

KPK Gelar Desiminasi Sektor Pendidikan Di Malut

Inspektorat Malut harap setelah Desiminasi KPK di sektor Pendidikan, lahir sekolah Filtering yang berintegritas dan anti korupsi

TERNATE LENTERA.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Inspektorat Provinsi Maluku Utara (Malut) gelar kegiatan “Diseminasi Insersi Pembelajaran Anti korupsi Pada Mata Pelajaran (Mapel) PPKN dan Implementasi Tata Kelola Sekolah dan Madrasah yang Berintegritas” yang berlangsung di Hotel Batik Ternate, Pada Rabu 10 Oktober 2018.

Kegiatan yang melibatkan Dinas pendidikan provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate ini dalam rangka menindaklanjuti program pencegahan korupsi. Untuk merespon adanya masukan dari masyarakat terkait sektor pendidikan yang masih banyak terdapat permasalahan dan laporan ke KPK.

Fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat kedeputian Bidang Pencegahan KPAR, Dotty Rahmat Tiasih kepada Reporter Lentera Online mengatakan bahwa, pencegahan di dorong untuk melakukan serangkaian upaya agar sektor pendidikan bisa di perbaiki.

“Baik itu dari sisi tata kelola maupun implementasi pendidikan anti korupsi melalui instruksi pembelajaran PPKN, sehingga dua hal ini akan kami interfensi” kata Dotty.

Ia menjelaskan bahwa pencegahan di sektor pendidikan sudah berlangsung selama dua hari terakhir, guna melakukan diseminasi yang lebih mendalam untuk memberikan pemahaman kepada kepala-kepala sekolah dan guru mengenai upaya pencegahan korupsi.

” Hal ini harus di lakukan bersama agar supaya sektor pendidikan bisa lebih baik dan tindak pidana korupsi bisa di cegah” ungkapnya.

Menurut Dotty langkah awal Untuk pencegahan di sektor pendidikan, ada sembilan insiatif anti korupsi yang perlu di implementasikan oleh sekolah, satuan pendidikan maupun Dinas Pendidikan.

“Tidak hanya kepala sekolah tetapi seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pendidikan juga” jelasnya.

Sembilan inisiatif tersebut diantaranya tentang pengawasan dana pendidikan, PPBD secara transparan dan akuntabel, akurasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang akan diintegrasikan dengan aplikasi KPK, dan tentang rotasi, mutasi, kepala sekolah yang akuntabel dan transparan, sesuai dengan anti korupsi.

Lanjut Dotty, Diseminasi saat ini sudah berada di tahap dua, tahap pertama dilangsubgkab pada bulan lalu, “kami lakukan dengan inspektorat tahap sosialisasi ke dinas pendidikan lingkup provinsi jadi perwakilan beberapa kabupaten kota, kepala dinas, kepala dinas cabang. Kami berikan sosialisasi terkait dengan program, kemudian saat ini kami, libatkan sekolah-sekolah fileting yang nanti akan menjalankan kegiatan di sekolah terkait” jelasnya

Setelah ini, kata Dotty, kami akan libatkan tim korupsi dari KPK yang selama ini intensif bekerja dengan inspektorat provinsi untuk melakukan monitoring, terhadap sekolah dalam implementasi pembelajaran dan upaya-upaya perbaikan dari sisi tata kelolahnya.

“Mudah-mudahan ada hasilnya, karena tidak semudah membalikan telapak tangan, harus butuh proses” harap Dotty Rahmat.

Sementara itu, Direktorat Provinsi Malut Reni wowor menjelaskan, mungkin dari kegiatan ini kita butuh rencana aksi untuk melakukan kegiaatan diseminasi. “karena kita bekerja dengan program yang harus terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran kita” Kata Reni

Selanjutnya, Reni berharap bahwa kedepan pasca kegiatan diseminasi tercipta sekolah filtering yang beribtegritas dan anti korupsi sebagaiman tujuan dari output kegiatan ini.

“Harapan dari kami inspektot terciptanya sekolah filteriing, sekolah yang berintegritas dan anti korupsi, dimulai dari satu sekolah hingga seterusnya secara keseluruhan” Tutup Reni wowor.

Rep: Hana

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News