Dampak Sistemik Statement Ketum PB HMI

BERITA TERKAIT

HRD PT. Tekindo Energi tak Tahu Jumlah Karyawan yang Diberhentikan

LENTERA MALUT -- HRD PT. Tekindo Energi, Antoni mengaku tidak mengetahui jumlah karyawan yang diberhentikan oleh PT. Tekindo Enegri...

Meneladani Sang Proklamator dan Presiden RI ke T, DPC PDIP Halteng Tanam 100 Pohon Rambutan

LENTERA MALUT -- DPC PDI Perjuangan Kabupaten Halmahera Tengah menanam 100 pohon rambutan di kilo meter 3 Desa Fidi...

PT. IWIP Dituntut Tanggung Jawab Atas Kecelakaan Kerja Seorang Buruh

LENTERA MALUT - Menyikapi kecelakaan kerja seorang buruh tambang PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP), Sekolah Kritis...

LENTERA.CO.ID — Penulis: Isma’il Maulud, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate Periode 2016-2017.

Situasi dan kondisi kebangsaan Indonesia mengalami benturan yang cukup keras. Kebangsaan Indonesia digugah kembali dalam pahaman ummat dan bangsa Indonesia. Kelompok-kelompok tertentu berusaha untuk membenturkan perbedaan yang selama ini menjadi kekuatan dan perekat Indonesia. Namun, kini, kebangsaan Indonesia mengalami pergeseran bersamaan dengan semakin tajamnya perdebatan kepentingan-kepentingan politik praktis. Padahal kita sadari bersama bahwa dari identitas kebangsaan inilah Indonesia dibangun. Artinya bahwa Indonesia hadir sebagai negara karena bermula dari bangsa-bangsa tanpa melihat perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan. Karena para pendiri bangsa ini sadar bahwa kekuatan Indonesia ada pada keberagaman tersebut dan bukan kelemahan.

Proklami 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan Soekarno-Hatta sebagai representasi bangsa Indonesia. Dalam penggalam kalimat awal proklamasi itu berbunyi: “Kami Bangsa Indonesia”. Sehingga kalau ada kelompok tertentu yang masih mendebat dan menggugat tentang kebangsaan, maka penting kiranya patut diduga bahwa orang-orang tersebut adalah penjajah gaya baru yang masuk bersamaan dengan kran kebebasan yang dibuka tanpa batas di Indonesia. Dan orang-orang tersebut kaget dengan melihat keberagaman bangsa Indonesia (untuk tidak dibilang tidak paham tentang Indonesia). Jadi, dalam konteks agama, Islam hidup rukun dengan kristen, hindu, budha, konghuchu, dan kelompok ber-agama lainnya di Indonesia. Dan itulah identitas ke-Indonesia-an kita.

Terlepas dari siap dan tidaknya mentalitas bangsa Indonesia saat ini, kita sudah terlanjur secara konstitusional menganut dan menerima demokrasi liberal sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Menyampaikan pendapat di depan umum, baik lisan maupun tulisan itu dijamin melalui konstitusi negara kita.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen kedua Pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Sementara Pasal 28F amandemen kedua juga menyatakan “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia”.

Bahkan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan pun telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pasal 7A amandemen ketiga, yang menyatakan bahwa “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatanya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Konteks gerakan sosial yang dilakukan Pengurus HMI Cabang Bengkulu hingga berbuntut pada pengoroyokan dan pemukulan Ketua Umum HMI Cabang Bengkulu, M. Yudha IF dan Koordinator Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI), M.A. Prihatno oleh aparat kepolisian Bengkulu adalah tindakan represif yang tidak manusiawi dan telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) amandemen kedua yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Kepolisian yang bertugas mengawal gerakan sosial yang dibangun oleh Pengurus HMI Cabang Bengkulu telah menghina dan menodai konstitusi negara kita. Dan hal ini tak dapat dibiarkan begitu saja.

Karena situasi dan kondisi itulah, solidaritas Pengurus HMI Cabang Se-Indonesia merasa terpanggil untuk menyampaikan tuntutan, selain dari tuntutan pemukulan Ketua Umum HMI Cabang dan Koordinator MW KAHMI Bengkulu juga adalah tuntutan terhadap evaluasi kinerja dan kebijakan Pemerintah Pusat terhadap problem sosial yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Kebijakan Eksekutif seperti yang tercermin dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Tenaga Kerja Asing yang dinilai dapat merugikan bangsa Indonesia, impor beras, impor gula dan problem-problem sosial lainnya yang dianggap penting untuk dievaluasi.

Namun, solidaritas Pengurus HMI Cabang Se-Indonesia bukannya didengar oleh Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Respiratori Saddam Al-Jihad, malainkan Ketum PB HMI berkomentar yang itu dapat melukai dan mencederai independensi HMI. Sebab, independensi HMI tersebut mempunyai keberpihakan yang jelas, yakni berpihak terhadap kebenaran. Pertanyaannya adalah apakah gerakan sosial yang dibangunn itu dapat bertentangan dengan Independensi HMI? Sehingga seorang Ketum PB HMI dapat berkomentar yang dimuat dalam Media Indonesia.Com sebagaimana yang akan dikutip dibawah ini.

“Di tahun politik semua hal akan digiring ke arah yang berlawanan dengan pihak tertentu sehingga saya sangat khawatir jika HMI masuk dalam pusaran politik praktis”

Komentar di atas dapat dimaknai sebagai suatu langkah ihktiar seorang Ketum PB HMI, yang juga sebagai penanggung jawab umum organisasi. Namun, Ketum PB HMI tidak mesti menyampaikan komentar setelah sebagian Pengurus Cabang dan KAHMI diperlakukan seperti binatang, diseret seakan-akan warga HMI adalah kelompok yang ingin menjatuhkan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dipilih secara konstitusional. Sebab, perlakuan seperti itu, yang kami tahu dalam Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia adalah bahwa lawan atau musuh bebuyutan HMI adalah komunisme yang pernah dan mungkin telah hidup kembali di Indonesia kini.

“Ikrar kader HMI sejak dikukuhkan adalah untuk memperkuat pondasi bangsa Indonesia dan meningkatkan derajad masyarakat Indonesia demi terwujudnya kemajuan bangsa”.

Lanjut, komentar Ketum PB HMI ini juga dapat dipahami dalam doktrin ke-HMI-an sebagai bagian dari proses pengukuhan anggota terhadap komitmen keummatan dan kebangsaan.

“Lebih baik aksi dalam hal konten yang sejuk dan damai bukan mengarahkan pada individu”

Namun, komentar Ketum PB HMI selanjutnya sperti di atas ini, menunjukan bahwa keberpihakan Ketum PB HMI bukan terhadap HMI secara organisatoris, melainkan syarat dengan kepentingan praktis (kemungkinan komentar karena dipesan). Pada titik ini kami sebagai anggota HMI meragukan komitmen Ketum PB HMI 2018-2020.

Komentar seorang Ketum PB HMI dimuat dalam media sosial (Media Indonesia.Com) yang lebih mengecewakan lagi. Sebab, Independensi tidak memiliki keberpihakannya terhadap kebenaran atau keberpihakannya bukan pada kaum mustadafin, melainkan pada kaum mustaqbirun. Hal itu tercermin dalam komentarnya sebagaimana yang dimuat dalam Media Indonesia.Com dibawah ini.

“HMI sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etis yang termaktub dalam tafsir independensi organisatoris, maka tidak benar jika organisasi HMI menuntut presiden untuk mundur dari jabatannya, sekali lagi saya nyatakan itu hoax”.

Gerakan sosial yang dibangun HMI Se-Indonesia terkait kartu merah Jokowi, dan tulisan-tulisan pada spanduk yang mengarah pada impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh karena tensi gerakan sosial sudah mulai melebar. Jadi, kaitannya dengan komentar Ketum PB HMI ini dirasa didesar oleh kelompok kepentingan yang juga ingin menggiring HMI secara organisatoris dalam politik praktis yang dimaksud Ketum PB HMI. Dan kami merasakan HMI tak lagi berwibawah dan tak lagi memiliki marwah dimata masyarakat Indonesia. Komentar Ketum PB HMI sesungguhnya mempunyai dampak sistemik terhadap proses kaderirasi ditingkat komisariat.

Hal tersebut tak hanya berdampak diinternal organisasi, namun musuh sejarah HMI sudah tentu memanfaatkan statemen Ketum PB HMI untuk menyerang HMI secara organisatoris, bahkan HMI dan KAHMI dianggap kelompok tertentu sebagai ancaman kepentingannya. []

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
- Advertisement -Download

BERITA TERKINI

HRD PT. Tekindo Energi tak Tahu Jumlah Karyawan yang Diberhentikan

LENTERA MALUT -- HRD PT. Tekindo Energi, Antoni mengaku tidak mengetahui jumlah karyawan yang diberhentikan oleh PT. Tekindo Enegri...

Meneladani Sang Proklamator dan Presiden RI ke T, DPC PDIP Halteng Tanam 100 Pohon Rambutan

LENTERA MALUT -- DPC PDI Perjuangan Kabupaten Halmahera Tengah menanam 100 pohon rambutan di kilo meter 3 Desa Fidi Jaya Kecamatan Weda Kabupaten Halteng,...

PT. IWIP Dituntut Tanggung Jawab Atas Kecelakaan Kerja Seorang Buruh

LENTERA MALUT - Menyikapi kecelakaan kerja seorang buruh tambang PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (PT. IWIP), Sekolah Kritis Maluku Utara (SC-MU) melakukan demostrasi...

Ombudsman Minta Dinas Pendidikan Prov. Malut Tegas Soal Pungutan

LENTERA MALUT -- Pungutan yang dilakukan oleh SMA Negeri 1 Halteng kini membuat Ombudsman RI perwakilan Provinsi Maluku Utara angkat bicara. Pasalnya, menjelang Ujian...

Panwas Tingkat Desa di Taliabu Barat Sudah Dibuka

LENTERA MALUT - Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Kecamatan Taliabu Barat (Talbar), telah membuka rekrutmen panitia pengawas kelurahan atau Desa. Koordinator Devisi (Kordiv), Hukum dan Pencegahan...
- Advertisement -

Terpopuler

Suku Akejira Terusik dari Ancaman Ekspansi Lahan Tambang

LENTERA MALUT -- Perusahaan tambang nikel PT. Indonesia Weda Bay Industrisal Park (PT. IWIP) terus melakukan ekspansi pembukaan...

Anggota DPRD Malut, Makmurdin: Terimakasih Warga Sula dan Taliabu

LENTERA MALUT -- Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut) dari partai Golkar, Makmurdin Mus, mengucapkan terimakasih kepada seluruh masyarakat...

Himasylva Unkhair Gelar Dialog “Akejira Milik Siapa?”

LENTERA MALUT -- Himpunan Mahasiswa Sylva (Himasylva) Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Khairun (Unkhair) Ternate gelar dialog di...

Menolak RUU, Ribuan Mahasiswa Malut Turun ke Jalan

LENTERA MALUT -- Ribuan mahasiswa yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Maluku Utara melakukan aksi besar-besaran di depan...

Sambut HTN, LMND dan API Kartini Menggelar Aksi

LENTERA MALUT – Sambut Hari Tani Nasional, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) bersama Aksi Perempuan Indonesia Kartini (API...

Terkait Sengkata Lahan: Lawyer Pemdes Nggele Semprot Pemda Taliabu

LENTERA MALUT -- Putusan sidang Pengadilan Negeri (PN) Bobong Kabupaten Pulau Taliabu terkait konflik lahan pembangunan pasar di Desa...

Mahasiswa di Ternate Desak Bebaskan Surya Anta dan Dukung Veronica Koman

LENTERA MALUT -- Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Komite Peduli Ham dan Demokrasi menggelar aksi long march dari...