oleh

Sidang Lanjutan Kasus Kades Kuripasai

Imran Katakan Tidak Mengetahui Adanya Pemalsuan Tandatangan

HALBAR, LENTERA.CO.ID – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Ternate yang diketuai Rahmat Selang didampingi Nithanel N Ndaunmanu dan Sugiannur masing-masing hakim anggota, mengelar sidang lanjutan kasus dugaan pemalsuan tandatangan Sekdes dengan terdakwa Kades Kuripasai Kecamatan Jailolo, Jehozua Semuel Mesdila, pada Kamis 20 September 2018 tadi.

Sidang yang digelar di Balai Sidang PN Ternate, Desa Jalanbaru Kecamatan Jailolo itu, dengan agenda pemeriksaan saksi meringankan yang dihadirkan oleh Terdakwa, yakni Kepala Pelaksanaan (Kalak) BPBD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Imran Lolori dan staf Inspektorat Halbar, Djunaidi Djamaa.

Imran dalam kesaksiannya, mengakui, selama menjabat sebagai Camat Jailolo, tidak mengetahui terkait dengan adanya pemalsuan tandatangan dengan yang melibatkan terdakwa. ” saya tahu setelah adanya pemberitaan dari para media (wartawan),” terang mantan Camat Jailolo.

Sementara itu, kesaksian dari Djunaidi tercuat fakta baru, dimana dari hasil infestigas keuangan Desa Kuripasai yang dilakukan Inspektorat ditemukan sebanyak Rp 16 jutaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yakni untuk pembayaran honor Sekdes.

” Dan sebanyak Rp. 8,8 juta sudah disetor ke Kas daerah sedangkan sisanya sebesar Rp. 7,2 juta tidak dapat dibuktikan pembayarannya sehinga diperintahkan kepada terdakwa untuk segera dibayarkan,” katanya.

Berdasarkan amatan, Usai mendengar keterangan para saksi, Majelis hakim ketua memberikan kesepakatan kepada para terdakwa, kuasa hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memberikan tanggapan atau memberikan pertanyaan kepada para saksi.

Dengan kesepakatan tersebut penasehat HUKUM (PH) terdakwa, menyampaikan kepada majelis, agar menerima surat sebagai bukti tambahan untuk meringankan terdakwa dari DPMPD Halbar, namun hal itu tidak diterima langsung, melainkan memerintahkan agar surat tersebut diserahkan kepada PH untuk diberikan kepada Majelis sebagai pertimbangan dan sidang diskorsing selama kurang lebih 3 jam yakni pukul 12.00 – 15. 00 Wit.

Setelah mencabut skorsing, Majelis hakim mempersilahkan PH terdakwa menyerah surat tersebut. Dan langsung menutup sidang yang dibuka untuk umum dan melanjutkan pada Kamis 27 September 2018 dengan agenda tuntutan dari JPU.

Red: Chull

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News